Pengertian dan Paradigma Pemerintahan

Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis. 

Filsafat membawa kita pada pemahaman dan pemahaman membawa kita ke tindakan yang lebih layak.

Secara umum filsafat dapat dirumuskan sebagai upaya manusia untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar. 

Objek material dari filsafat adalah manusia, sama dengan objek ilmu lainnya; yang membedakan adalah dari sudut pandang mana suatu ilmu menyoroti manusia. 

Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat).

Filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah, tetapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar.

Hakikat Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan selain termasuk ilmu teoritis empiris, juga termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan, karena akan langsung diterapkan kepada masyarakat.

Ilmu Pemerintahan termasuk ilmu campuran karena disamping berkembang secara teoritis menurut ilmu murni juga berkembang secara praktis (diterapkan) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakjelasan antara pemerintahan sebagai ilmu dan pemerintahan sebagai praktik (seni), tidak perlu dipertentangkan, namun yang penting adalah bagaimana bisa menjadikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara sehingga negara itu dapat maju dan berkembang, masyarakatnya hidup aman, sejahtera dan damai.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan

Studi tentang pemerintahan sudah tua umurnya yaitu, sejak zaman Tiongkok kuno, Hindu kuno dan zaman Yunani kuno sudah diajarkan praktik-praktik dan pelajaran tentang pemerintahan. Akan tetapi Prof. Mac Iver mempertentangkan apakah ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, karena pemerintahan baginya merupakan mitos yang tampak berubah-ubah pada berbagai ruang dan waktu.

Di Indonesia perkembangan ilmu pemerintahan sebagai lembaga sudah cukup menggembirakan namun yang menjadi masalah sekarang adalah esensi dan eksistensi ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat diandalkan belum tuntas memiliki syarat sebagai ilmu.

Dilihat sari segi tahap-tahap perkembangannya, ilmu pemerintahan telah melewati tahap klasifikasi, bahkan sudah berada pada tahap komparasi. Selanjutnya untuk menjadi ilmu, maka ilmu pemerintahan harus membangun dirinya sehingga dapat mencapai tahap kuantifikasi.

Paradigma Pemerintahan

Paradigma adalah corak berpikir baru seseorang atau sekelompok orang. Paradigma adalah seperangkat asumsi mengenai realitas atau dengan kata lain paradigma adalah suatu model atau pola yang diterima menjalankan dunia lebih baik daripada perangkat lain manapun.

Paradigma ilmu pemerintahan dari dimensi ruang (bukan dimensi waktu), sebagai berikut

1.Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu filsafat.

2.Ilmu pemerintahan mengacu kepada Alquran.

3.Ilmu pemerintahan sebagai suatu seni.

4.Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik.

5.Ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi negara.

6.Ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan yang mandiri.

Paradigma baru ilmu pemerintahan yang diusulkan oleh Taliziduhu Ndraha adalah paradigma kerakyatan, yaitu suatu paradigma yang memandang ilmu pemerintahan itu sebagai pola hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat); dalam hal ini ditekankan pentingnya posisi rakyat sebagai yang diperintah karena rakyatlah yang memberikan mandat kepada badan/lembaga yang memerintah dan kalau diibaratkan sebuah organisasi usaha maka rakyatlah sebagai pemegang saham, sehingga pemerintah harus betul-betul memperhatikan rakyat yang diperintah (dilayani).

Sumber buku Filsafat Pemerintahan karya Drs. H. Achmad Batinggi, MPA. Drs. Muhammad Tamar, M.Psi.