Zamzami : Sebaiknya Pejabat Publik Tak Memimpin Partai

Tanjungpinang,

Pakar politik Zamzami A Karim mengatakan, sebaiknya pejabat publik seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak menjabat sebagai pemimpin partai agar dapat memisahkan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan partai.

"Idealnya kepala pemerintahan, termasuk wakilnya tidak menjabat sebagai pemimpin partai politik,." kata Zamzami yang juga Dekan Fisipol Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Kepri.

Zamzami juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Kota Tanjungpinang mengatakan, pemimpin daerah berstatus sebagai pejabat publik yang dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah.

"Setelah menjadi pejabat publik seharusnya tidak berpolitik. Tapi realitanya masih banyak pejabat publik yang berpolitik, bahkan memegang jabatan sebagai ketua partai politik," katanya.

Menurut dia, pejabat publik akan kesulitan melepaskan kepentingan politik jika masih menjabat sebagai pemimpin partai. "Sulit untuk memisahkan antara kepentingan partai politik," katanya. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, dikhawatirkan fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik seperti sosialisasi dan kampanye.

Selain itu, dikhawatirkan juga pegawai negeri sipil dipengaruhi untuk memilih salah satu partai, atau mungkinpegawai tersebut merasa takut jika tidak memilih partai yang dipimpin kepala daerah pada Pemilu 2009. "Potensi yang menyebabkan pelanggaran tersebut dapat saja terjadi jika pejabat publik tidak mampu memisahkan antara kepentingan pemerintahan dengan kepentingan partai yang dipimpinnya," ujarnya.

Dia berpendapat, pejabat publik yang juga memimpin partai politik tertentu berpotensi menciptakan birokrasi pemerintahan yang terkotak-kotak.